Analisis Film Projek
MIFEE
Ada ribuan konflik yang tak terselesaikan di
Indonesia, salah satunya adalah konflik antara masyarakat kampung Zanegi,
Merauke, Papua dan Grup Medco yang sampai saat ini masih terus berlangsung.
Kampung Zanegi yang dihuni oleh orang Suku Malind Anim adalah mayarakat peramu
yang mengandalkan hutan sebagai sumber
hidup yang utama. Mereka menganggap hutan alam sebagai Mama (Ibu) karena bagi
mereka hutan adalah sumber kehidupan, segala sesuatunya didapat dari hutan
termasuk semua makanan seperti sagu dan hewan buruan. Hutanlah yang melahirkan,
membesarkan, menyelimuti, melindungi, dan memberi makan mereka. Hidup mereka
sangat bahagia dengan adanya hutan.
Tapi sekarang di kampung Zanegi,
kehidupan telah berubah sejak adanya
perusahaan raksasa Medco. Medco membabat ribuan hektar hutan di Kecamatan
Animha dan Kaptel Kabupaten Merauke. Medco berencana untuk mengkonversi 169.000
hektar lahan menjadi perkebunan acacia dan eucalyptus. Medco dan mitra usahanya
LG mengekspor kayu chip dan pellet untuk bahan bakar industri di Korea Selatan,
Jepang, dan negara lainnya. Konsesi ini adalah bagian dari pengembangan Merauke
Integrated Food and Energy Estate atau yang dikenal dengan MIFEE, sebuah proyek
kolaborasi pemerintah dan pengusaha yang akan membuka jutaan hektar lahan dan
hutan. Beberapa ahli menyebutkan bahwa proyek ini sebagai akumulasi modal
bertopeng solusi untuk krisis pangan dan energi dunia.
Pembabatan hutan yang telah terjadi di Zanegi
menyebabkan kegoncangan stabilitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat
setempat. Masyarakat telah dirampas ketentraman hidup dan kesejahteraannya.
Hutan yang menjadi Mama telah hilang dari kehidupan mereka. Mereka kehilangan
sumber pokok kehidupan mereka. Mereka sedih dan khawatir akan nasib keberlangsungan
hidup mereka dan anak cucunya karena hutan yang menjadi penopang utama
kehidupan mereka telah tiada. Hidup mereka menjadi sangat susah bahkan untuk
sekedar memenuhi kebutuhan pangan, akibatnya tak sedikit anak-anak disana
menderita gizi buruk.
Seharusnya pemerintah jika hendak mengadakan
pembangunan dibidang apapun harus memperhatikan etika budaya masyarakat
setempat, menjalin kemitraan yang berwawasan lingkungan agar tidak terjadi
ketimpangan antara harapan dan tujuan pembangunan. Kemitraan yang dimaksud
adalah kerjasama antara tokoh-tokoh masyarakat, seperti pemerintah daerah,
pemerintah pusat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lainnya yang berkaitan
dengan pembangunan yang akan dilakukan. Kemitraan merupakan usaha bersama yang
dilakukan secara sukarela dan berdasarkan atas keuntungan bersama, dengan
semangat kerjasama yang saling timbal balik, sehingga tidak merugikan pihak
manapun, tanpa tujuan terselubung untuk kepentingan golongan tertentu.
Pemerintah harus lebih bisa berpikir bijak dan tepat jika akan melakukan
pembangunan agar jangan sampai apa yang terjadi di Zanegi terulang lagi di
kemudian waktu baik di tempat yang sama ataupun di tempat yang berbeda.
0 komentar:
Posting Komentar